Penerbitan nomo Unik Pendidik dan Stamina Kependidikan (NUPTK) saat itu menjadi kewenangan Sekretariat Majikan (Setjen) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud). Pusat Petunjuk dan Statistik Pendidikan hewan Kebudayaan (PDSPK) yang berpunya di Edisi XXIII/Mei 2018 Perubahan Pengelolaan NUPTK kaki gunung Sekretariat Jenderal sebagai bagian pendukung tugas Kemendikbud tatkala bidang data dan statistik pendidikan dan kebudayaan punya tugas sebagai pengelola NUPTK.
Sebelumnya, pengelolaan NUPTK beruang di Direktorat Jenderal Inang dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Kewenangan Setjen Kemendikbud dalam pengelolaan NUPTK tdk lepas dari sejumlah usulan hukum, di antaranya lalu NUPTK sebagai identitas kira pendidik dan tenaga kependidikan yang datanya sudah tersedia dalam Data Pokok Pelajaran (Dapodik), bertugas di ukuran eceran pendidikan yang ber-NPSN, dan melakukan dan mendukung reaksi pembelajaran yang sesuai menggunakan ketentuan. Kewenangan pengelolaan NUPTK yang dilakukan oleh Setjen Kemendikbud juga dilakukan kepada pertimbangan persyaratan bagi jongos dan tenaga kependidikan yang sudah bertugas namun belum memiliki NUPTK diperlunak mulai yang ada sebelumnya.
Libatkan LPMP dan Balai Penjelasan
PAUD Dikmas Berdasarkan Tata Sekretaris Jenderal tersebut, pengelolaan NUPTK yang baru membawa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud tatkala daerah, yakni Lembaga Penjaminan Mutu Pelajaran dan Balai Pengembangan Tuntunan Anak Usia Dini & Pendidikan Masyarakat (BP PAUD Dikmas). Terselip sejumlah saran pengelolaan NUPTK melibatkan UPT Kemendikbud tersebut. Pertama, agen UPT Kemendikbud di ruang melalui LPMP dan BP PAUD Dikmas sudah terselip di seluruh provinsi dalam Indonesia. Kedua, pengelolaan keterangan NUPTK dapat menunjang rencana, tugas, dan fungsi daripada LPMP atau BP PAUD Dikmas itu sendiri. Ke 3, rentang kendali dan birokrasi tidak berfokus di fokus, akan tetapi tersebar disemua provinsi. Keempat, beban penilikan dan pengendalian langsung makin fokus oleh LPMP alias BP PAUD Dikmas. Kelima, pelaksanaan vertifikasi dan validasi (verval) dokumen usulan proklamasi NUPTK dapat dilakukan makin fokus.Keenam, Kemendikbud siap lebih berkonsentrasi pada pengumuman kebijakan dalam pendayagunaan sekalipun pemanfaatan NUPTK. Terbitnya Tata tertib Sekretaris Jenderal Kementerian Tuntunan dan Kebudayaan Republik Nusantara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik & Tenaga Kependidikan diharapkan sanggup mempermudah guru dan stamina kependidikan dalam memenuhi taklik untuk mendapatkan NUPTK Kemudian, unit utama pembina (Ditjen GTK) dapat memanfaatkan dampak penerbitan NUPTK untuk relevansi pelaksanaan programnya sesuai menggunakan persyaratan, ketentuan, dan niat, yang berlaku. NUPTK sebagai kode referensi bagi widyaiswara dan tenaga kependidikan guna identitas dalam menjalankan peranan pada satuan pendidikan pada bawah binaan Kemendikbud. NUPTK digunakan sebagai identitas kira guru dan tenaga kependidikan dalam proses eksekusi kegiatan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan mau pun peningkatan mutu guru serta tenaga kependidikan pada lazimnya.